Analisman Zaluchu, SSos MSP Sekretaris dan anggota Komisi D DPRD Sumut dan Drs Baskami Ginting mendesak BWSS II (Balai Wilayah Sungai Sumatera II) untuk terus “mengebut” pekerjaan proyek pembangunan prasarana pengendalian banjir di sekitar KNIA (Kuala Namu Internastional Airport) Kabupaten Deliserdang, guna menghindari terjadinya banjir melanda Bandara tersebut dalam kesimpulan rapat Komisi D dengan BWSS II yang dipimpin Wakil Ketua Komisi HM Nezar Djoeli dan dihadiri anggota komisi antara lain Budiman Nadapdap SE, M Basyir, H Wagirin Arman dan lainnya.
“Kita mempertanyakan progress atau upaya-upaya yang dilakukan secara cepat menyelesaikan proyek pengendalian banjir di sekitar Bandara KNIA, jangan sampai pembangunannya tersendat-sendat. Percepatan pembangunan proyek ini sangat dibutuhkan, guna menghindari bandara dari kepungan banjir,” tegas Analisman Zaluchu.
“Upaya sudah cukup kami lakukan, tapi warga membuat harga terus naik begitu cepat, bahkan setiap bulannya terjadi kenaikan harga, sementara penetapan harga sudah ditentukan tim apresial,” katanya.
Berkaitan dengan itu, tambah Baskami Ginting, Komisi D kembali mengingatkan agar proyek pembangunan prasarana pengendalaian banjir di sekitar KNIA tetap diprogramkan BWSS II guna menjaga bandara internasional dari ancaman banjir yang sewaktu-waktu bisa melanda.
Kepala BWWS II Pardomuan Gultom menyebutkan, pekerjaan pembangunan prasarana pengendalian banjir di sekitar Bandara Kuala Namu terpaksa dihentikan, karena masalah pembebasan lahan yang sampai saat ini belum selesai seluas 8 ha.
“Upaya sudah cukup kami lakukan, tapi warga membuat harga terus naik begitu cepat, bahkan setiap bulannya terjadi kenaikan harga, sementara penetapan harga sudah ditentukan tim apresial,” katanya.
Karena, menurut Wagirin Arman, sejak dibangunnya tembok sekeliling Bandara Kuala Namu, masyarakat mengalami banjir, karena air hujan tergenang di areal permukiman penduduk, sehingga diprogramkan pembangunan prasarana pengendalian banjir. “Sampai sekarang, masalahnya belum tuntas, karena ada sekitar 8 hektar areal warga yang belum dilakukan pembebasan,” ujar Wagirin.
Gultom juga menyatakan, dana untuk pembebasan lahan sudah disiapkan Rp16 milyar, tapi BWSS II hanya sebagai juru bayar dan tidak bisa campur soal masalah penentuan harga. Kalau masalah pembebasan lahan ini tidak selesai, sangat disayangkan dana Rp16 miliar itu akan dikembalikan ke pusat.
Posting Komentar