Sembilan Partai Politik di Senayan Harus Ambil Sikap Menolak Atau Menerima Kenaikan BBM Biar rakyat Mengetahui Partai Mana yang pro Rakyat
Sembilan Partai Politik yang kadernya di DPP RI harus segera mengambil sikap apakah partainya menolak atau menerima kenaikan BBM yang akan dinaikan pemerintah .Agar rakyat pemilihnya dari sabang sampai merauke mengetahui apakah partainya pro rakyat atau tidak dalam hal kenaikan BBM yang akan berdampak bertambahnya jumlah orang miskin di Indonesia yang sampai saat ini sudah berjumlah 74 juta jiwa kata Albertus Hutabarat Ketua LSM PPNI (Pemuda Penegak Nasionalis Indonesia)
Karena selama ini janji-janji partai politik yang pro rakyat banyak diumbar pada masyarakat luas dalam pemilihan legislatif ,maupun dalam pemilihan Eksekutif .Tapi ketika kenaikan BBM dengan segtudang alasan para partai politik yang katanya pro rakyat membawa berbagai alasan pada rakyat daerah pemilihanya mengapa partainya mensetujuikenaikan BBM .
Pemerintah sekarang ini gagal melindungi rakyatnya dari kemiskinan makanya BBM terpaksa dinaikan . Kenaikan nilai eksport non migas yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah sebagai keberhasilan dibidang ekonomi bukanlah suatu keberhasilan tetapi disebabkan anjloknya nilai kurs rupiah terhadap dolar .Ini menandakan tidak adanya peningkatan ekonomi yang siknifikan dua priode pemerintahan sekarang ini yang dapat menurunkn jumlah penduduk miskin mencapai 74 juta jiwa.
Begitu pula dibidang perpajakan banyaknya pajak import dari mobil mewah yang masuk kedalam negeri yang menyebabkan tingginya pendapatan dari sektor pajak bukanya dialokasikan menambah subsidi BBM malah dialokasikan pada pos keuangan lainya .
Jumlah penganguran terus bertambah setiap tahunya dan angka kemiskinan sudah mencapai 74 juta jiwa masih sanggupkah Bapak DPRRI mensetujui kemauan pemerintah dengan menaikan BBM dari Rp 4500/liter menjadi Rp 6000/perliter berapa lagi angka kemiskinan bertambah . Kalau pemerintah tak sanggup lagi melaksanakan pemerintahan deangan keadan minyak dunia yang tinggi kasih sama yang sangup jangan paksa kehendak sampai tahun 2014.
Rencana pemerintah menyiapkan kompensasi BBM dengan nilai Rp 30Triliun - Rp 40 Triliun bantun langsung tunai 2012 sebesar Rp 25,6 triliun hanya untuk 18,5 juta penduduk miskin nah sisanya 54,5 juta jiwa gimanan matilah. Belum lagi ditambah jumlah kemiskinan akibat kenaikan BBM. DPP RI harus arif dan bijaksana dalam member keputusan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Sebaiknya dalam pemilihan umum tahun 2014 natinya masyarakat berpedoman dari kenaikan BBM tanggal 1 April 2012 mana Partai Politik yang pro rakyat yang menyuarakan jangan naikan BBM mana partai yang senang naiknya BBM .Tinggalkan Partai politik yang senang naiknya BBM . Dan pilih partai yang tidak senang naik BBM .Inilah partai yang Pro Rakyat.
Posting Komentar