Kehadiran Asosiasi Rekanan PT Perkebunan Nusantara (ARPEN) sebagai mitra PTPN, baik PTPN II, PTPN III, dan PTPN IV sangat diperlukan. Karena katanya, sebagai mitra perkebunan dalam menjaga kelangsungan perkebunan itu sendiri Hal ini diutarakan Irmadi Lubis Anggota DPR RI Komisi VI membidangi BUMN Irmadi Lubis.PTPN di Sumut tidak populer bagi kepala daerah karena tidak ada memberi keuntungan bagi rakyat Sumatera Utara
Harusnya Sumut bisa mendapatkan 40 persen DBH, namun ini kebanyakan hasil deviden maupun pajak sebagian besar banyak disalurkan ke pusat Dana Bagi Hasil (DBH) di Sumut tidak ada
"Kelemahan kita selama ini, kenapa kita tidak meminta dana bagi hasil tersebut untuk lebih besar diberikan kepada daerah. Selama ini saya lihat Gubernur tidak berupaya keras meminta hak kita untuk mendapatkan bagian dari hasil perkebunan daerah ke pusat," kata Irmadi Lubis.
Menurutnya kurangnya pemahaman masyarakat seperti rekan-rekan di DPRD bahwa hasil Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menjadi objek dari perimbangan keuangan pusat ke daerah.
Padahal, katanya, pemda baik tingkat I seperti gubernur yang mewakili pemerintah pusat dan sebagai wakil pemegang saham harus berupaya keras untuk meminta dana bagi hasil tersebut, apakah itu melalui APBN. Sehingga dana tersebut bisa digunakan PTPN untuk pembinaan lingkungan.
"Adapun dana bagi hasil tapi tidak jelas. Tidak seperti pertambangan yang jelas persenannya buat daerah penghasil," ujarnya.
Menurutnya, dana bagi hasil yang bisa di daerah bisa disulkan 40 persen untuk ke daerah dan 60 persen ke pusat. Selama ini, dana bagi hasil yang tidak jelas itu digabung secara keseluruhan sehingga tidak diketahui berapa besar ke daerah.
Makanya Arpen bersama PTPN II,III,IV,bersama sama menjaga kelangsungan hidup perusahan agar saling menguntungkan jika perusahan berkembang maka karyawan pun senang dan Arpen pun jaya
Posting Komentar