Ada beras untuk orang miskin (raskin) yang tertunggak di Bulog Divisi Regional (Divre) I Sumut. Angkanya fantastis, yakni mencapai Rp8,5 miliar lebih. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Sumatera Utara dengan Perum Bulog Divre Sumut Selasa (2/12) di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
Ketua Komisi B DPRD Sumut Donald Lumban Batu, wakil ketua Ikrimah Hamidy, Wasner Sianturi, Jenny Lucia Berutu. Di Perum Bulog dihadiri asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprovsu Sabrina dan Kadivre Bulog Sumut Fasika Khairul Zaman. Donald Lumban Batu mempertanyakan adanya laporan soal tunggakan raskin. Selain itu, Donald juga mempertanyakan adanya penyelewengan raskin dilakukan Bulog di kabupaten/kota se-Sumut.
modus seperti itu kerap sekali dilakukan oleh Perum Bulog Divre Sumut untuk mengeluarkan beras dengan jumlah yang mencapai 300 ton beras. Padahal yang dikeluarkan ke masyarakat hanya 10 Ton saja.
“Modus pasar murah itu harus dibuat agar Bulog bisa mengeluarkan raskin di atas angka 300 ton. Kalau tak ada pasar murah, hanya 10 ton saja yang bisa keluar. Artinya, ada kongkalikong antara Bulog dengan Pemda,” ujar Donald.
Untuk itu, kata Donald, pihaknya mempertanyakan kebenaran laporan itu ke Bulog.
Sementara itu, Anggota Komisi B lainnya, Ramses Simbolon juga mempertanyakan keseriusan Perum Bolog Divre Sumut untuk menjaga stok beras Sumut.
Karena menurut dia, berdasarkan informasi yang diperolehnya raskin yang diberikan Bulog Divre Sumut tidak layak dikomsumsi (men)
Posting Komentar