Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Noor Rachmad,
Wah Pemerintah Provinsi Sumatera masih ranking ketiga terkorup dari 33 pemprov dalam penyelewengan uang Negara sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kata Saliman Sarumaha Ketua LSM DIALOG memperburuk citra Pemprov Sumut secara kelembagaan.
Dalam kasus korupsi saja, sudah ada Gubernur Sumut non aktif, Syamsul Arifin terpaksa masuk penjara termasuk sejumlah kepala daerah di Sumut yang juga telah dikerangkeng dalam kasus korupsi seperti mantan Walikota Siantar RE Siahaan dan lainnya.
Merujuk pada laporan BPK tersebut, berikut daftar 15 provinsi dengan potensi kerugian negara terbesar:
1. DKI Jakarta dengan nilai potensi kerugian negara Rp 721 ,5 miliar (715 kasus)
2. Aceh dengan nilai potensi kerugian negara Rp 669 ,8 miliar (629 kasus)
3. Sumatera Utara sebesar Rp 515 ,5 miliar ( 334 kasus)
4. Papua sebesar Rp 476 ,9 miliar (281 kasus)
5. Kalimantan Barat sebesar Rp 289 ,8 miliar (334 kasus)
6. Papua Barat sebesar Rp 169 miliar (514 kasus)
7. Sulawesi Selatan sebesar Rp 157 ,7 miliar (589 kasus)
8. Sulawesi Tenggara sebesar Rp 139 ,9 miliar (513 kasus)
9. Riau sebesar Rp 125 ,2 miliar (348 kasus)
10. Bengkulu sebesar Rp 123 ,9 miliar (257 kasus)
11. Maluku Utara sebesar Rp 114 ,2 miliar (732 buah)
12. Kalimantan Timur sebesar Rp 80,1 miliar (244 kasus)
13. Sumatera Selatan sebesar Rp 56,4 miliar (239 kasus)
14. Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 52, 825 miliar (307 kasus)
15. Sulawesi Tengah sebesar Rp 52, 823 miliar (294 kasus)
Posting Komentar