Selamat datang di Kiprah Nusantara News

Ketika Ketiga Pilar Demokrasi Tidak Lagi Memihak Rakyat Kemanakah Mereka Mengadu

Minggu, 18 September 20110 komentar



Siapapun Presiden yang memerintah di Indonesia setelah paska reformasi Dia harus diantar oleh partai politik .Dari Presiden Abdul Rahman Wahid  oleh (PKB),Megawati Sukarno Putri oleh (PDIP),maupun Susili Bambang Yudoyono oleh Partai Demokrat.

Disuatu negara demokrasi yang berbentuk republik Yang memerintah adalah Presiden yang dipilih dalam lima tahun sekali disebut juga Eksekutif.
http://seputarnusantara.com/wp-content/uploads/2010/05/DPR2.jpg
Ada legislatif (DPR) yang dipusat dan dipropinsi namanya DPRD Propinsi,juga DPRD KAB/Kota .Mereka semuanya mewakili.Yang dicalonkan partai politik sesuai daerah pemilihan mereka.Setelah itu Judikatif seperti Polisi Jaksa Hakim KPK .Inilah yang dinegara demokrasi di sebut Tiga Pilar Demokrasi
Jika seseorang ingin menjadi presiden di Indonesia dia harus di calonkan oleh partai politik yang suaranya di DPR harus 20 % dari jumlah anggota DPR yang ada di Senayan Jakarta.



Setelah dicalonkan dia harus menang dalam pemilihan umum Jika calon presiden  tiga orang dia harus menang 30 % + 1 dari jumlah suara.Jika calonya dua orang harus menag 50+1 dari jumlah suara yang ada .Hampir pasti 70% yang memenagkan presiden (Eksekutif) adalah suara petani yang .Begitu juga yang mendudukan eksekutif (DPR) di senayan ada suara petani juga .


Pada musim pemilu Partai Politik bersama calon legislatif (Caleg) datang kekampung merayu petani agar memilih partai nya dengan janji menolong petani .Menolong persoalan tanah mereka yang dirampok pihak
 perkebunan .Begutu juga tak jauh berbeda dengan calon presiden dengan mengobar janji akan menolong kaum tanah yang tanahnya dijaran PTPN maupun kebun suwasta.

Tapi sekarang ini setelah usai pemilu setelah para caleg dududk disenayan jakarta dan calon presiden sudah   berkantor di Istanah Negara begitu gampangnyapihak perkebunan baik perkebunan swasta daerah perkebunan swasta nasional juga perkebunan

swasta asing mencaplok lahan masyarakat.mapun tanah ulayat . Di Sumatera,jawa, kalimantan,Sulawasi,serta tanah papua.Tidak ketinggalan perkebunan milik pemerintah seperti PTPN mencaplok tanah rakyat.    




Gambar:Sengketa lahan rakyat di bandar betsy

Dalam okupasi pihak perkebuna didampingi brimob atau TNI AD mengusir petani bak mengusir teroris dari  tanah mereka yang mereka huni  bertahun tahun lamanya .Malah ada yang diusir dari tanah ulayatyang mereka








miliki tujuh turunan Ini dikatakan albertus hutabarat Ak ketua LSM Pemuda Penegak Nasionalis Indonesia baru baru ini                       
Bebondong bondong petani mengadukan nasibnya kelegislatif dikabupaten ,kepropinsi sampai ke DPR pusat kesenayan jakarta tapi tak ada keputusan yang pasti .Ada pulamelaporkan masalahnya ke eksekutif dari


                                                     kasus tanah paya bagas

tinggkat bupati sampai kegubernur malah ke istanah Prersiden sebagaqi eksedkutif pertama di indinesia .


                         

                            Kasus tanah Kebun Bekala
Semua unek-unek dilaporkan Petani Tapi Presiden sebagai lambang eksekutif pemegang mandat rakyat tak dapat membantu kaum tani baik di jawa,Sumatera ,Kalimantan ,Sulawesi serta tanah Papua.
Inilah yang dinamakan ketika ketiga pilar demokrasi di Indonesia tidak lagi memihak rakyat seperti petani yang papa kemanakah mereka harus mengadu pertanyaan ini harus betul betul kita renungkat ungkap pak albertus hutabarat pada wartawan media online ini .
Sebaikya petani jangan melakukan kekerasan .Jangan melakukan makar kareana ini bukan jalan keluar . Carilah partai baru karena partai yang berkuasa di senayan Jakarta tidak lagi prorakyat mereka sebuk dengan masalah mereka masing masing .Kasus mafia hukum ,mafia pajak ,Bank Century maupun mafia APBN dari Nasaruddin tak pernah kunjung selesai .Mereka sudah melupakan rakyat terutama kaum petani yang telah mengantarkan mereka ke senayan dan Keistana Negara.
Jangan percaya dengan selogan partai wong cilik terahir mereka licik.Jangan percaya dengn selogan partai anti korupsi karena kadernya paling banyak mengambil uang APBN


Suara rakyat adalah suara tuhan.Jika rakyat salah memilih partai maka selama  lima tahun ia akan menderita


menunggu kesempatan memilih lima tahun lagi Ada pula partai bahwa suara rakyat adalah suara partainya.Tapi

Partai SRI Belum Pikirkan Koalisi Partai

kasus lumpur lapindo di Siduarjo mensengsarakan rakyat jawa timur 29  mei 2007 sampai sekarang belum tuntas

Kenapa tidak cari apartai baru seperti Nasden (Nasional Demokrat) ,ada pula Nasional Republik (Nasrem) ada pula partai SRI.
Ada pula mengatakan partai agama tapi mana buktinya menolong petani

Yang pasti ketika ketiga pilar demokrasi tidak lagi berpihak pada rakyat .Rakyat harus cerdas jangan lagi percaya dengan partai yang kadernya duduk jadi anggota Legislatif di Senayan jakarta .Cari partai baru jangan takut untuk mencoba (bar) 
Share this article :

Posting Komentar