Medan(KN)
PEROLEHAN laba Bank Sumut yang relative cukup signifikan akhir-akhir ini, termasuk laba tahun 2010 mencapai Rp 404 milyar, harus diimbangi dengan penambahan modal oleh para pemegang saham dibarengi berbagai kebijakan lainnya seperti penerbitan obligasi dan Initial Public Offering (IPO) untuk menuju Regional Champion (tuan rumah perbankan di Sumut) tahun 2014.
Dirut Bank Sumut Gus Irawan
Hal ini terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut yang dibuka Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST di Ball Room Lantai 10 Kantor Pusat Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (18/5).
“Seyogyanya modal disetor Bank Sumut tahun 2012 mencapai Rp 4 triliun untuk menuju ‘leader of banking’ di Sumut, namun hingga posisi Maret 2011 dari seluruh pemegang saham penyertaan modal baru Rp 747,82 milyar. Ini perlu menjadi bahasan semua pemegang saham,” ujar Gatot dihadapan para bupati dan walikota se Sumut selaku pemagang saham bank milik masyarakat Sumut ini.
Pemimpin Bank Indonesia (BI) Medan Nasser Atorf pada pembukaan RUPS dihadiri Dirut Bank Sumut H Gus Irawan Pasaribu beserta jajaran direksi dan dewan komisaris juga mengingatkan pencapaian laba tinggi bank ini hendaknya diimbangi dengan peningkatan laba ditahan sebagai salah satu sumber penambahan modal.
Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho
Diakuinya, modal disetor pada posisi Maret 2011 telah mengalami peningkatan dibanding posisi Desember 2010 atau naik dari Rp 532,17 milyar menjadi Rp 747,82 milyar. Namun penambahan masih banyak diperlukan menuju ‘regional champions’ 2014. Hal ini dapat dilakukan secara generic melalui akumilasi laba ditahan, penambahan setoran modal dari pemegang saham, penerbitan obligasi dan IPO.
“Penambahan modal dari laba ditahan dan setoran dana dari pemegang saham tentu lebih murah dibandingkan penerbitan obligasi. Oleh karena itu diimbau agar pemegang saham dapat melakukan penambahan modal ke Bank Sumut,” ujar Nasser Atorf pada RUPS yang juga dihadiri Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun.
Tentang rencana Bank Sumut melakukan IPO pada tahun 2012 terkait dengan penambahan modal, Pemimpin BI Medan mengingatkan hendaklah dipersiapkan dengan cermat dan matang terutama aspek Good Corporate Governance (GCG).
“Aspek GCG merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan IPO, di samping historis perolehan laba yang baik. Terkait dengan ini peran Dewan Komisaris untuk mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu Dirut Bank Sumut H Gus Irawan Pasaribu mengemukakan Laporan Keuangan Bank Sumut tahun Buku 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik : Doli, Bambang Sudarmaji, dan Dadang sebagai auditor independen dengan memberikan opini “wajar Tanpa Pengecualian”.
RUPS Bank Sumut Tahun Buku 2010 dihadiri oleh Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST, Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, Pemimpin Bank Indonesia Regional Sumut-NAD Nasser Atorf, Walikota dan Bupati se-Sumatera Utara (selaku pemegang saham), Dewan Komisaris PT. Bank Sumut, Direksi PT. Bank Sumut, Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sumut, dan Peninjau Pemkab baru.
Lebih lanjut dilaporkannya, Kinerja Bank Sumut terus mengalami peningkatan pada Tahun Buku 2010, yang terlihat dari berbagai parameter, antara lain : total asset dari Rp 10.759 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 12.763 milyar pada tahun 2010 (pertumbuhan 8,63 %); laba setelah pajak dari Rp 331 pada tahun 2009 menjadi Rp 404 milyar pada tahun 2010 atau terjadi pertambahan laba setelah pajak sebesar Rp 73 milyar (pertumbuhan 22,15%); penyaluran kredit/pembiayaan dari posisi Rp 8.388 milyar pada tahun 2009 menjadi
Rp 9.571 milyar pada tahun2010, dengan pertambahan penyaluran kredit sebesar 1.183 milyar atau mengalami pertumbuhan 14,11%; penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari posisi Rp 8.571 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 10.513 milyar pada tahun 2010, dengan pertambahan DPK sebesar 1.942 milyar atau tumbuh 22,66%; Loan to Deposit Ratio (LDR) dari 97,87% pada tahun 2009 menjadi 91,04% pada tahun 2010, yang berarti tingkat likuiditas Bank Sumut masih berada di posisi batas LDR yang aman dikaitkan dengan kebijakan Giro Wajib Minimum terhadap LDR (GWM-LDR), yakni dikisaran batas toleransi LDR 78%-100% sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 12/19/PBI/2010; serta NPL (Non Performing Loan) Netto dari 2,47% pada tahun 2009 menjadi 3,02% pada tahun 2010 atau masih dibawah batas ketentuan rasio NPL maksimum sebesar 5% sebagaimana digariskan oleh Bank Indonesia. (rel)
Posting Komentar